SAMARINDA, HABAR SAMARINDA BARU — Upaya mewujudkan transportasi perkotaan yang ideal di Samarinda mendapat dorongan besar lewat kolaborasi strategis antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Bappenas dengan Pemerintah Korea Selatan. Kerja sama ini dikemas dalam program Economic Innovation Partnership Program (EIPP) 2024/2025, yang kini memasuki fase ke-5. Samarinda, sebagai kota mitra Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali dipilih sebagai pilot project untuk pengembangan transportasi berkelanjutan.
Fokus utama dari program ini adalah Studi Kelayakan Awal Pembangunan dan Pusat Pengendalian Sistem Transportasi Perkotaan di Samarinda, sebagai langkah awal dalam merancang Rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan atau Samarinda Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja tim konsultan Pemerintah Korea, dipimpin oleh Senior Principal Sangchul Lee, yang disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, di ruang rapat Dinas PUPR Samarinda, Senin (24/2/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilakukan di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Sekda Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, berharap tim konsultan Korea dapat melakukan survei langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata transportasi di Samarinda.
“Melalui survei lapangan ini, kami berharap tim konsultan Korea dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk mewujudkan sistem transportasi yang ideal di Samarinda,” ujar Hero, yang didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Samarinda Desy Damayanti, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu, dan perwakilan dari Bapperida, Wahyuni Nadjar.
Dalam kesempatan tersebut, Sangchul Lee menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang relevan dengan kondisi Indonesia.
“Kami akan merancang rencana mobilitas perkotaan berkelanjutan di Samarinda dengan mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia, relokasi Ibu Kota Nusantara, dan upaya pengembangan lingkungan. Kajian ini akan melibatkan analisis kelayakan dan dampak melalui pendekatan teknis, finansial, dan ekonomi, serta menyediakan kapasitas yang efektif untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,” ungkap Sangchul Lee.
Proyek ini direncanakan berlangsung selama satu tahun. Setelah survei awal, pada bulan Agustus 2025 akan dilakukan paparan awal hasil analisis data yang telah dikumpulkan.
Tidak hanya berhenti di situ, ada kemungkinan delegasi dari Samarinda akan diundang ke Korea Selatan untuk mengikuti program capacity building yang bertujuan meningkatkan kemampuan dalam mengelola transportasi perkotaan. Selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2025, dijadwalkan pemaparan laporan akhir yang memuat rekomendasi dan rencana implementasi.
Program EIPP ini juga sejalan dengan visi besar Wali Kota Samarinda, yang saat ini tengah mengerjakan berbagai program unggulan untuk mendorong transformasi infrastruktur kota, di antaranya:
• Skytrain: Rencana transportasi modern yang diharapkan menjadi ikon mobilitas masa depan Samarinda.
• Bus Rapid Transit (BRT): Sistem angkutan umum berbasis bus untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan.
• Tunnel: Proyek terowongan yang bertujuan mengurai kepadatan lalu lintas di titik-titik krusial.
• Pelabuhan Curah (Bulk Port): Pengembangan pelabuhan yang akan menunjang aktivitas logistik dan perdagangan regional.
• Samarinda Terage (Teras Samarinda): Sebagai ikon baru kota yang kini telah memasuki segmen kedua, dirancang untuk menjadi pusat rekreasi, hiburan, dan ruang publik modern bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Samarinda memberikan dukungan penuh, khususnya dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk studi ini. “Melalui program ini, kami berharap mendapatkan masukan konkret terkait penataan jalur transportasi, baik untuk kendaraan pribadi, pejalan kaki, maupun integrasi antar moda,” jelas Hero.
Menariknya, potensi transportasi air juga menjadi perhatian khusus, mengingat keberadaan Sungai Mahakam yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi alternatif.
Selain studi, pihak Korea Selatan juga membuka peluang dukungan pendanaan melalui kementerian perhubungan mereka. Namun, mengingat ini adalah kerja sama lintas negara, segala bentuk kerja sama lebih lanjut akan melibatkan persetujuan dari kementerian terkait di Indonesia.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Samarinda dapat menjadi contoh sukses bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan sistem transportasi yang modern, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi.(DON:KMF-SMR/foto: Hajir Dokpim)
